Alamat
Jl. Wijaya Kusuma, RT 12/RW 6, Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13430
Jam Operasional
Senin–Jumat 08.00–17.00 WIB
Sabtu 08.00–15.00 WIB
Alamat
Jl. Wijaya Kusuma, RT 12/RW 6, Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13430
Jam Operasional
Senin–Jumat 08.00–17.00 WIB
Sabtu 08.00–15.00 WIB
Retensi proyek konstruksi adalah sebagian pembayaran pekerjaan yang ditahan oleh pemilik proyek sampai syarat pelepasannya terpenuhi, biasanya berkaitan dengan penyelesaian kewajiban selama masa pemeliharaan. Besaran, dasar perhitungan, cara pemotongan, dan waktu pembayarannya mengikuti kontrak serta ketentuan yang berlaku pada proyek tersebut.
Ketika pembangunan gedung atau renovasi kantor selesai, proses administrasi proyek belum tentu langsung berakhir. Masih ada pemeriksaan hasil, penanganan kekurangan pekerjaan, serta kewajiban pemeliharaan yang perlu diselesaikan.
Retensi membantu mengatur hubungan antara kewajiban tersebut dengan pembayaran kepada kontraktor. Namun, penggunaannya perlu jelas sejak awal agar owner memahami dasar penahanan dana dan kontraktor mengetahui syarat untuk menerima pembayaran yang tersisa.
Bagi pemilik bangunan, tim procurement, GA/FM, maupun pengelola proyek, hal yang perlu diperhatikan bukan hanya persentasenya. Dasar perhitungan, batas tanggung jawab, bukti penyelesaian perbaikan, dan proses persetujuan pembayaran sama pentingnya.
Retensi berkaitan dengan pengamanan pemenuhan kewajiban kontraktor sesuai kontrak, khususnya ketika pekerjaan memasuki masa pemeliharaan.
Bagi owner, mekanisme ini membantu memastikan bahwa penanganan kekurangan pekerjaan memiliki dasar administrasi yang jelas. Bagi kontraktor, ketentuan retensi yang terukur membantu perencanaan arus kas dan pengajuan pembayaran setelah kewajibannya dipenuhi.
Klausul retensi yang baik perlu menjawab empat pertanyaan:
Retensi tidak menggantikan pemeriksaan mutu selama pelaksanaan. Persoalan teknis tetap perlu diperiksa dan ditangani pada tahap yang tepat, termasuk sebelum pekerjaan tertutup.
Pembahasan mengenai titik inspeksi, pengujian, dan tindak lanjut temuan dapat dipelajari dalam panduan quality control proyek konstruksi.
Persentase retensi harus dibaca berdasarkan jenis proyek dan dokumen kontraknya.
Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 53 pada naskah konsolidasi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur retensi sebesar 5% untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
Untuk proyek swasta, jangan langsung menyalin angka tersebut tanpa meninjau kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Periksa persentase, dasar pengenaan, batas akumulasi, serta mekanisme pelepasan yang tertulis dalam kontrak.
Selain besaran retensi, pastikan apakah perhitungannya menggunakan nilai kontrak, nilai pekerjaan tertentu, atau dasar lain yang secara jelas disepakati.
Apabila nilai pekerjaan berubah melalui perubahan kontrak, pengaruhnya terhadap retensi juga perlu diperjelas. Hindari menggunakan nilai kontrak awal secara otomatis ketika dasar perhitungannya sudah berubah.
Rumus dasar perhitungan retensi adalah:
Nilai retensi = persentase retensi × dasar perhitungan yang disepakati
Rumus tersebut perlu digunakan bersama ketentuan kontrak. Persentase yang sama dapat menghasilkan angka berbeda jika dasar pengenaannya berbeda.
Misalkan suatu kontrak renovasi kantor menggunakan ketentuan berikut. Seluruh angka merupakan ilustrasi, bukan penawaran atau data proyek Bitren.
| Komponen | Nilai ilustrasi |
| Dasar perhitungan retensi yang disepakati | Rp1.000.000.000 |
| Persentase retensi | 5% |
| Total retensi | Rp50.000.000 |
| Sisa dari dasar perhitungan setelah retensi | Rp950.000.000 |
Perhitungannya:
5% × Rp1.000.000.000 = Rp50.000.000
Dengan asumsi tersebut, total dana retensi adalah Rp50 juta.
Angka Rp950 juta hanya menunjukkan sisa dasar perhitungan setelah retensi. Angka tersebut belum menjadi nilai transfer bersih karena pembayaran aktual dapat melibatkan termin sebelumnya, pengembalian uang muka, pajak, atau penyesuaian lain yang berlaku.
Apabila kontrak menetapkan pemotongan secara bertahap, catat retensi setiap periode dan jumlah kumulatifnya.
Sebagai ilustrasi, jika dasar pemotongan pada suatu periode adalah Rp200 juta dan ketentuannya 5%, retensi periode tersebut menjadi:
5% × Rp200.000.000 = Rp10.000.000
Jangan memotong kembali seluruh retensi ketika mengajukan pembayaran berikutnya apabila sebagian sudah ditahan sebelumnya.
Rekap pembayaran perlu membedakan:
Untuk pemeriksaan volume dan nilai tagihan selama pelaksanaan, gunakan panduan cara memverifikasi progres proyek sebelum membayar termin.
Retensi merupakan mekanisme penahanan pembayaran, sedangkan masa pemeliharaan merupakan periode pelaksanaan kewajiban pemeliharaan sesuai kontrak.
Keduanya berhubungan, tetapi memiliki fungsi berbeda.
| Istilah | Pengertian praktis | Hal yang perlu diperiksa |
| Retensi | Bagian pembayaran yang ditahan sampai syarat pelepasan terpenuhi | Nilai, pemotongan, saldo, dan syarat pembayaran |
| Masa pemeliharaan | Periode kewajiban pemeliharaan setelah tahap penyerahan yang ditetapkan | Tanggal mulai, durasi, lingkup, dan penyelesaian temuan |
| Daftar cacat atau defect list | Catatan kekurangan atau ketidaksesuaian yang perlu ditindaklanjuti | Lokasi, tanggung jawab, target, dan hasil pemeriksaan ulang |
| Garansi | Jaminan atas pekerjaan atau produk menurut ketentuannya | Pemberi garansi, cakupan, pengecualian, dan masa berlaku |
| Jaminan pemeliharaan | Instrumen penjaminan kewajiban pemeliharaan menurut ketentuan yang berlaku | Nilai, penerbit, masa berlaku, serta persyaratan klaim |
Masa pemeliharaan juga perlu dibedakan dari layanan pemeliharaan operasional rutin. Sebagai contoh, kewajiban memperbaiki pemasangan yang belum sesuai tidak otomatis sama dengan kontrak servis berkala seluruh fasilitas.
Karena itu, ruang lingkup tanggung jawab harus dibaca secara spesifik.
Tanggal mulai masa pemeliharaan mengikuti peristiwa dan dokumen yang ditetapkan dalam kontrak. Pada proyek yang menggunakan serah terima pertama, dokumen tersebut dapat menjadi acuan awal periode pemeliharaan.
Jangan hanya menggunakan tanggal ketika pekerja terakhir meninggalkan lokasi atau ketika ruangan mulai dipakai.
Untuk proyek yang diserahkan per area atau per paket, periksa apakah masa pemeliharaannya dihitung bersamaan atau berbeda. Pengaturan ini penting ketika sebagian lantai kantor sudah digunakan sementara pekerjaan di area lain masih berlangsung.
Catatan proyek sebaiknya memuat:
Tanggal yang jelas membantu tim proyek dan pengelola fasilitas menggunakan acuan yang sama.
Ketentuan retensi sebaiknya ditinjau sebelum kontrak ditandatangani. Menambahkan penjelasan ketika pembayaran sudah ditahan dapat menimbulkan perbedaan penafsiran.
Gunakan pertanyaan berikut untuk menilai kelengkapannya:
| Pokok pengaturan | Pertanyaan yang perlu dijawab |
| Besaran dan dasar perhitungan | Berapa persentasenya dan nilai apa yang menjadi dasar? |
| Mekanisme pemotongan | Dipotong setiap termin atau pada tahap tertentu? |
| Batas akumulasi | Berapa total retensi yang dapat ditahan? |
| Perubahan pekerjaan | Bagaimana perubahan nilai kontrak memengaruhi retensi? |
| Masa pemeliharaan | Kapan dimulai, berapa lama, dan untuk paket apa? |
| Penanganan temuan | Bagaimana pelaporan, pemeriksaan, dan penyelesaian perbaikan? |
| Syarat pelepasan | Dokumen dan persetujuan apa yang diperlukan? |
| Waktu pembayaran | Kapan pembayaran diproses setelah syarat dipenuhi? |
| Ketidaksepakatan | Bagaimana penyelesaiannya jika para pihak berbeda pendapat? |
Pokok-pokok tersebut perlu selaras dengan isi kontrak kerja konstruksi, termasuk ketentuan perubahan pekerjaan dan serah terima.
Temuan sebaiknya dicatat berdasarkan lokasi dan kondisi yang dapat diperiksa. Hindari laporan yang hanya menyebut “ada kerusakan” tanpa menjelaskan bagian yang bermasalah.
Untuk renovasi kantor, catatan dapat berisi:
Penyebab masalah perlu diperiksa sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab. Kondisi akibat ketidaksesuaian pelaksanaan, perubahan oleh pihak lain, dan penggunaan di luar ketentuan dapat membutuhkan penanganan berbeda.
Berikut ilustrasi administrasi pada renovasi kantor, bukan catatan proyek Bitren.
| Item | Temuan | Tindak lanjut | Bukti penyelesaian |
| Pintu ruang rapat | Daun pintu bergesekan saat dioperasikan | Periksa penyebab dan tentukan penyesuaian sesuai lingkup tanggung jawab | Catatan pemeriksaan ulang fungsi |
| Plafon area kerja | Sambungan finishing belum memenuhi acuan yang disepakati | Perbaiki area yang ditandai | Hasil inspeksi setelah perbaikan |
| Instalasi pantry | Dilaporkan ada indikasi kebocoran | Periksa sumber dan tetapkan penanganan oleh personel kompeten | Catatan pengujian ulang yang relevan |
Status temuan diperbarui setelah hasilnya diperiksa. Pernyataan “sudah diperbaiki” perlu didukung bukti penyelesaian sesuai kebutuhan pekerjaan.
Retensi dapat dibayarkan ketika syarat pelepasan dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi.
Berakhirnya masa pemeliharaan menjadi salah satu hal yang diperiksa. Namun, proses pelepasan juga dapat membutuhkan penyelesaian kewajiban, pemeriksaan akhir, berita acara, serta kelengkapan pengajuan pembayaran.
Alur administrasinya dapat disusun sebagai berikut:
Kontrak perlu menjelaskan jangka waktu pemeriksaan dokumen dan pembayaran agar prosesnya dapat dipantau.
Kelengkapan dokumen mengikuti persyaratan proyek. Sebagai checklist awal, periksa kebutuhan berikut:
Pastikan nilai yang diajukan sama dengan saldo retensi yang masih ditahan. Pengembalian retensi sebagian, jika pernah dilakukan, perlu dicantumkan agar tidak diajukan dua kali.
Temuan yang belum selesai perlu ditinjau berdasarkan sifat masalah, tanggung jawab, serta mekanisme dalam kontrak.
Catat bagian yang belum memenuhi persyaratan, bukti pemeriksaan, tindakan yang diminta, dan jadwal penyelesaiannya.
Apabila terdapat ketidaksepakatan, gunakan mekanisme pemberitahuan dan penyelesaian yang berlaku pada kontrak. Jangan menganggap seluruh saldo retensi otomatis menjadi milik owner atau seluruhnya wajib dibayarkan hanya karena suatu tanggal telah lewat.
Keputusan mengenai penahanan, pelepasan sebagian, penggunaan dana untuk perbaikan, atau tindakan lain memerlukan dasar yang sesuai. Untuk kasus yang menyangkut perselisihan hak pembayaran, libatkan penanggung jawab kontrak dan penasihat hukum bila diperlukan.
Retensi berupa bagian pembayaran yang ditahan. Jaminan pemeliharaan merupakan instrumen penjaminan yang digunakan menurut ketentuan proyek.
Jika penggantian retensi dengan instrumen jaminan diperbolehkan, periksa persyaratan, nilai, masa berlaku, penerbit, dan persetujuannya. Jangan menganggap penggantian dapat dilakukan sepihak.
Garansi pekerjaan atau produk juga memiliki ketentuan sendiri. Garansi dari produsen peralatan, misalnya, belum tentu mencakup seluruh pekerjaan pemasangan atau seluruh fasilitas.
Pelepasan retensi tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penghapusan semua kewajiban lain. Periksa klausul garansi dan tanggung jawab yang masih berlaku berdasarkan kontrak maupun ketentuan hukum terkait.
Ketentuan retensi 5% terdapat dalam konteks pengadaan pemerintah sebagaimana diatur Pasal 53. Untuk proyek swasta, tinjau persentase dan mekanismenya dalam kontrak serta ketentuan yang berlaku.
Retensi merupakan bagian pembayaran pekerjaan yang ditahan, bukan otomatis biaya tambahan di luar nilai pekerjaan. Rekap pembayaran perlu menunjukkan jumlah yang telah dibayar dan saldo yang masih ditahan.
Periksa seluruh syarat pelepasannya. Selain berakhirnya periode pemeliharaan, kontrak dapat mensyaratkan penyelesaian kewajiban, pemeriksaan akhir, berita acara, dan dokumen pembayaran.
Durasi tidak boleh diasumsikan sama untuk semua proyek. Gunakan periode yang ditetapkan dalam dokumen kontrak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk jenis pengadaannya.
Tanggung jawab ditentukan berdasarkan lingkup, penyebab masalah, dan ketentuan kontrak. Setiap temuan perlu diperiksa sebelum menetapkan tindakan serta pihak yang menanggungnya.
Sebelum memulai pembangunan atau renovasi fasilitas, bahas cara pemeriksaan hasil, penanganan temuan, masa pemeliharaan, dan persyaratan pembayaran yang tersisa.
Melalui layanan jasa kontraktor bangunan Bitren, perusahaan dan instansi dapat membahas kebutuhan pelaksanaan serta ketentuan penyerahan pekerjaan sesuai lingkup proyek.
Ceritakan rencana bangunan, lokasi, dan pekerjaan yang dibutuhkan. Jika perusahaan Anda mempunyai persyaratan kontrak atau pengadaan sendiri, sampaikan sejak pembahasan awal agar kebutuhan administrasi dan teknis dapat ditinjau bersama.
Artikel ini merupakan panduan umum. Penetapan klausul dan keputusan pembayaran untuk proyek tertentu perlu didasarkan pada kontrak serta ketentuan yang berlaku.